badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sejumlah kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban website garansi kesehatan penduduk (jamkesmas) dan garansi kesehatan daerah (jamkesda) dalam 33 provinsi berbagai indonesia.
bpk menyimpulkan keberadaan kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo selama jakarta, selasa.
hadi menungkapkan, kelemahan tersebut antara lain belum keberadaan database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tak diselenggarakan dengan bagus serta adanya perbedaan data warga miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko penduduk miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis karena tak tercakup selama website jamkesmas dan jamkesda.
selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas di 2010 dan 2011, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing Badan - Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing
menurut dia, kelemahan itu mampu menganggu lokasi situs jamkesmas serta jamkesda untuk memenuhi hak penduduk miskin dan tak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan penduduk di pilihan properti sakit milik pemerintah serta mendapatkan adanya ketidakefisienan dalam hal perbekalan farmasi juga standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 properti sakit dan diperiksa, hanya Satu rsud dan telah efektif selama mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi dan tidak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi objek wisata semua tahapan.
selain itu, masih banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan dan tidak sesuai standar makanya pelayanan tidak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat dan bermutu, alami, efisien juga terjangkau makanya rumah sakit umum harus berbenah agar meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan demikian, telah semestinya tak banyak warga yang tak bisa dilayani melalui menarik oleh properti sakit, terlebih rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data 2012, pemerintah sudah memiliki sebanyak 627 unit properti sakit di semua indonesia.