anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menungkapkan sistem politik dinasti mesti dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik umum.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, contohnya berbagai kepala daerah merupakan Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan kebanyakan dimiliki publik, ujar arwani thomafi dalam jakarta, kamis.
arwani menungkapkan, tak mampu dipungkiri jika darah politik mengalir di suatu keluarga, tapi hal tersebut tetap mesti dibatasi agar memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik tersebut.
misalnya calon pertahana tak boleh mencalonkan keluarganya selama Salah satu jangka waktu setelahnya, kami tak ingin hak yg dipunya mayoritas umum itu tersandra melalui hak dinasti itu, papar arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti dan berpotensi mempersempit partisipasi umum melalui membiarkan suatu keluarga menguasai lebih dari Satu bidang, tidak cuma politik, tapi dapat merambah ke jenis ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, biarpun darah politik tak dapat dihalangi, namun dengan filter tersebut, umum masih memiliki kesempatan mengembangkan demokratisasi pada sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut harus diatur dengan baik, untuk tak terjadi penyanderaan hak politik umum, tutur arwani.