wakil ketua dpr ri pramono anung mengatakan pentingnya pembahasan dan langsung diundangkannya rancangan undang-undang nomor 31 tahun 1997 mengenai peradilan militer yang hingga ketika ini belum disahkan.
perlu pemikiran bersama antara tni, pemerintah, serta dpr supaya membahas terserah rancangan uu tentang peradilan militer. lagi baru bermasalah, sehingga belum diundangkan, katanya di kediri, sabtu.
pramono mengajarkan, uu nomor 34 tahun 2004 perihal tni, mengamanatkan insitusi itu betul-betul harus berusaha profesional.
sampai ketika ini, pembicaraan perihal ruu tersebut belum selesai juga dicari adalah agenda pembahasan selama dpr ri.
Informasi Lainnya:
pramono memuji keberanian tni menyatakan keterlibatan anggota kopassus selama penyerangan pada lapas cebongan, tapi menegaskan proses hukum tetap dikawal. keterbukaan dalam proses pengadilan nantinya mau sangat ditunggu masyarakat luas.
ini merupakan langkah maju daripada institusi yang dalam ini seakan tak sudah tersentuh, ucapnya.
ia menyebut sampai ketika ini indonesia belum mempunyai pengadilan umum agar militer.
yang harus dilihat apakah pengadilan setelah itu ingin berjalan terbuka. tapi, kami menyerahkan apresiasi juga salut pada kopassus yang sesungguhnya tak ringan untuk mengakui, namun ini baik agar kehidupan demokrasi, tutur pramono.