anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyampaikan prihatin pada banyaknya proyek pada kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, makanya dana yang dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang ada permasalahan status tanah pada kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, contohnya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) selama kota tarakan, ujar hetifah, yang dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, dalam samarinda, jumat.
apabila dalam tahun anggaran 2013 masalah lahan dalam tujuan pltu tak dapat dituntaskan dengan pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana yang senilai rp277 miliar itu dapat ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu merupakan proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) yang tidak tidak rumit memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Cari Mutiara Lombok di Sini
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, maka untuk membelinya tinggal dipastikan memerlukan waktu pilihan tahun dulu sehingga hal ini sangat disayangkan.
untuk itu, dia berharap supaya pihak tenntang pada pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. keuntungan ini bertujuan agar perjuangan lama supaya mendapatkan dana daripada apbn dapat terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern pada kaltim dan ekonominya tergantung pada industri juga jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, baiknya memiliki dua sumber energi listrik supaya mempunyai pilihan apabila Satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, papar hetifah, baru amat tergantung selama pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi kebutuhan masyarakat saja baru susah, terlebih supaya kebutuhan industri menarik kecil maupun menengah, katanya.
untuk tersebut, ujarnya, saat ada proyek pembangunan pltu serta pembangkit listrik selain tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar untuk proyek supaya solusi pembangkit listrik itu dapat berjalan lancar.
menurutnya, kasus proyek di kaltim dan didanai apbn serta tak dapat direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat banyak dan tersebar hampir di berbagai kabupaten juga kota, termasuk dalam kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung selama sebatik juga nunukan, pembangunan waduk marangkayu selama kukar, serta proyek penanggulangan banjir di samarinda.
pembangunan rumah terhadap warga miskin di nunukan, malinau, juga kutai barat serta tidak terserap dananya sebab faktor lahan.
misalnya, katanya, pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin dalam kawasan perbatasan yang terkendala karena tidak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami penduduk tersebut.
terkait dengan banyaknya proyek dan terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah berharap untuk kepala daerah berbicara segera melalui penduduk selama membebaskan lahan.
dia juga mengaku heran atas masalah lahan tersebut sebab selama mana saja membangun dalam kaltim, selalu muncul tuntutan ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum yang hendak mengikuti keuntungan berlebihan daripada proyek pembangunan yang sesungguhnya agar masyarakat tersebut.