massa organisasi penduduk islam di makassar, sulawesi selatan meminta pemerintah myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan juga terhadap umat muslim rohingya.
kami mengutuk keras tragedi kemanusiaan pembantaian kepada kaum muslim, tegas ketua front pembela islam, al habib muchsin bin jafar al habsyi di makassar, jumat.
menurutnya, pembakaran masjid selama yamethin, meikhtilah, di myanmar di 21 maret 2013 merupakan sebuah tindakan kriminal kemanusiaan diyakini melanggar hak asasi manusia (ham).
kami mendesak pada masyarakat internasional melakukan upaya lebih lanjut dalam menghentikan kekerasan serta pembantaian saudara kita pada situ, katanya ketika menggelar aksi selama kantor dprd provinsi sulsel.
Informasi Lainnya:
pihaknya dan mendesak pemerintah republik indonesia ikut dan menyelesaikan permasalahan itu dengan menyebabkan pemberian kemerdekaan bagi muslim rohingya sesuai melalui amanat pada pembukaan uud 1945.
pemerintah ri, lanjutnya, juga diminta supaya sesegera mungkin mengerjakan tindakan tegas berupa peringatan pemutusan hubungan diplomatik terhadap pemerintah myanmar dibuat bagian dari komitmen membangun asean.
bila tak banyak itikad bagus dari myanmar agar perhatian dan memberikan hak dan sama terhadap saudara-saudara muslim kita selama myanmar, dengan demikian kami ingin mengerjakan tindakan-tindakan dan kami anggap seorang, tegas muchsin.
tidak cuma tersebut, mereka menyerukan kepada semua elemen warga dan peduli dengan kemanusiaan khususnya kaum budha pada indonesia agar ikut serta dalam meminimalkan pemerintahan myanmar supaya menghentikan penganiayaan dan pembakaran masjid juga properti umat islam.
menyerukan pada para muslimin terutama agar bersama-sama membantu secara moril maupun materil dan mendoakan saudara-saudara kita dalam rohingya juga meikhtilah, tambahnya.
sementara tersebut, ketua perwakilan umat buddha indonesia (walubi) sulsel, yongris, ketika dihadapan di pendemo pada ruang masukan kantor dprd sulsel dimediasi dewan menyatakan, pihaknya telah melayangkan pernyataan sikap ditujukan ke pemerintah myanmar.