Kemenkeu: defisit anggaran RAPBN-P 2,5 persen

pelaksana tugas kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan bambang brodjonegoro menyampaikan defisit anggaran selama rapbn-perubahan 2013, yang hendak segera diajukan pemerintah, ditentukan di persentasi 2,5 persen.

ujungnya itu 2,5 persen, ini sudah dihitung, katanya ketika ditemui selama jakarta, jumat.

bambang menungkapkan upaya agar menekan defisit anggaran tersebut antara lain mengerjakan pemotongan belanja kementerian lembaga, memasang surat utang dan menyesuaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi.

pemotongan berbelanja, penyesuaian harga juga penarikan utang pemerintah, tersebut sudah menghitung potensi berkurangnya penerimaan daripada target, katanya.

Informasi Lainnya:

menurut dia, tindakan tersebut mesti diselenggarakan karena penerimaan negara melalui sektor pajak diperkirakan relatif stagnan sampai akhir tahun, akibat perekonomian global yang belum membaik.

penerimaan telah tidak banyak potensi penambahan, artinya telah kita (harus) memotong anggaran, katanya.

terkait penerbitan obligasi, bambang memastikan penerbitan surat utang tersebut mau diselenggarakan sesuai kebutuhan dalam pembiayaan juga tak secara berlebihan, cuma untuk memelihara supaya defisit anggaran tak begitu besar.

kalau menambah terlalu banyak di pembiayaan akan susah, karena pasar tahunya kita sudah sediakan rencana awal, serta kalau terlalu besar kita khawatir `cost` dari surat utangnya tidak optimal, ujarnya.

selain menghitung besaran kompensasi agar masyarakat miskin, pemerintah juga sedang menghitung penambahan alokasi berbelanja infrastruktur dalam rapbn-p agar grup masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga bbm.

kita dan mesti perkuat infrastruktur yang sediakan pengaruh pada kelompok warga itu, semisal irigasi, air bersih, dan sudah adalah `basic` kebutuhan penduduk, ujar bambang.

pemerintah segera mengajukan rapbn-perubahan supaya dilakukan pembahasan melalui dpr ri, karena ketika ini sederat asumsi makro telah tak menunjukkan kesesuaian melalui kondisi terkini serta mempengaruhi postur anggaran.

selain tersebut, pengajuan rapbn-perubahan ini juga membahas penambahan berbelanja santunan sosial dijadikan kompensasi dan belum dianggarkan dalam apbn, untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga bbm bersubsidi.

saat ini asumsi makro di apbn 2013, antara lain pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen (yoy), tingkat bunga spn 3 bulan 5 persen, nilai tukar rp9.300 per dolar as, harga icp 100 dolar as per barel, lifting minyak 900.000 barel per hari serta lifting gas 1.360.000 setara minyak.